WordPress Site d5aa7e

Tag: dpr

  • LPDP Tak Pangkas Anggaran Beasiswa dan Riset



    Jakarta –

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pastikan tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk beasiswa dan riset. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan dukungan manajemen serta layanan belanja modal.

    Hal ini diungkapkan Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang digelar pada Rabu (19/2/2025).

    Andin mengungkapkan LPDP memastikan tidak dilakukan pengurangan anggaran untuk layanan beasiswa dan riset. Realisasi anggaran tahun 2024 untuk layanan beasiswa mencapai Rp 6,513 triliun dan layanan riset sebesar Rp 60,92 miliar.


    Sementara rencana anggaran tahun 2025 untuk layanan beasiswa sekitar Rp 6,577 triliun dan layanan riset Rp 141,98 miliar. Setelah efisiensi, pagu anggaran bagi kedua layanan tersebut tidak mengalami perubahan.

    “Jadi kalau kita bandingkan dari (realisasi anggaran) 2024, setelah efisiensi pun (anggaran beasiswa dan riset) masih lebih tinggi,” ujarnya.

    Beasiswa dan riset untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Agama juga tak dipotong.

    Kementerian tersebut masing-masing akan menerima Rp 2,4 triliun bagi Kemendiktisaintek, Rp 141,98 miliar untuk Kemendikdasmen, dan Rp 411,75 miliar ditujukan ke Kemenag.

    Untuk mengikuti instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan dilakukan pada sejumlah program belanja dukungan manajemen. Anggaran untuk program ini dipangkas Rp 38,3 miliar menjadi Rp 119 miliar.

    “Kegiatan yang sifatnya seremonial seperti ngasih pembekalan kepada calon penerima beasiswa kalau tadinya kita kumpulkan di hotel sekarang melalui daring. Jadi itu menghemat biaya,” kata Andin.

    Selain itu, LPDP juga mengurangi program belanja modal seperti alokasi untuk Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 400 miliar, Dana Abadi Kebudayaan Rp 55,9 miliar, dan Dana Abadi Layanan Riset BRIN Rp 750 miliar.

    “Pagu setelah efisiensi menjadi Rp 10,676 triliun atau kita ada penghematan sebanyak Rp 1,2 triliun,” ujar Andin.

    (pal/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Komisi X DPR Minta Kemendikti Stop Tiba-tiba Cabut Dana KIP Kuliah: Kasihan!



    Jakarta –

    Anggota Komisi X DPR, La Tinro La Tunrung, minta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) agar stop tiba-tiba mencabut penyaluran dana KIP Kuliah. Apa alasannya?

    Sebelumnya, Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah bantuan biaya pendidikan bagi lulusan SMA dan sederajat yang berpotensi akademik tetapi terbatas secara ekonomi. Penerima KIP Kuliah akan mendapatkan bantuan pendidikan uang kuliah serta tunjangan hidup hingga akhir masa studi.

    Namun, penyaluran dana ini dapat dicabut jika mahasiswa memenuhi kriteria tertentu.


    Alasan Dana KIP Kuliah Dicabut

    Mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah dapat dibatalkan bantuannya apabila kondisi ekonomi keluarganya meningkat. Artinya, mereka tidak lagi memenuhi persyaratan ekonomi sebagai penerima KIP Kuliah.

    Evaluasi terhadap kemampuan ekonomi keluarga akan dilakukan berdasarkan indikator tingkat ekonomi keluarga mahasiswa. Indikator ekonomi itu yakni berasal dari keluarga miskin dan rentan yang miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), masuk di DTKS, atau dari keluarga dengan pendapatan di bawah Rp4 juta perbulan.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen)Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang merupakan revisi atasPersesjen Nomor 22 Tahun 2021.

    DPR Minta Kemendiktisaintek Stop Cabut Penerima KIP Kuliah

    Kendati sudah tertera dalam peraturan, anggota Komisi X DPR, La Tinro La Tunrung, menilai hal ini dapat berbeda dengan realita.

    “Mereka sudah kuliah semester 3, dengan berbagai alasan, distop. Kan kasihan,” ungkap La Tinro dalam Rapat Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) disiarkan via Youtube TVR Parlemen, Rabu (2/7/2025).

    Dalam dapil La Tinro di Sulawesi Selatan, ia menemui mahasiswa yang sudah mau ujian akhir tidak bisa melanjutkan karena bantuan KIP Kuliah yang tiba-tiba dicabut.

    “Mohon agar supaya ditanya baik-baik supaya bisa diputuskan dan jangan sampai terjadi alasan-alasan klasik yang diputuskan jadi diganti dengan orang lain karena dinilai punya kemampuan. Tapi pada kenyataannya tidak,” ungkap La Tinro.

    “Harapannya mereka ini jangan sampai putus dan sampai tidak mengikuti kuliahnya tidak sampai sarjana,” imbuhnya.

    (nir/nwk)


    Nikita Rosa

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)



    Sumber : www.detik.com

  • Unpad Dapat Tambahan 326 KIP Kuliah untuk Jalur Mandiri, Ini Syarat Penerima



    Jakarta –

    Universitas Padjadjaran (Unpad) menerima tambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebanyak 326 orang dari pemerintah. Tambahan kuota ini berlaku bagi mahasiswa Unpad jalur mandiri.

    “Sekarang, sudah ada tambahan kuota KIP Kuliah dari pemerintah,” kata Rektor Unpad, Prof Arief S Kartasasmita dikutip dari laman Unpad, Selasa (2/9/2025).


    Hanya Siswa yang Eligible yang Terima KIP Kuliah

    Prof Arief menuturkan 326 kuota ini akan diperuntukkan hanya untuk mahasiswa yang eligible. Khususnya yang tengah kesulitan ekonomi.

    “Sesuai dengan komitmen kita, prinsipnya Unpad tidak akan membiarkan jika ada mahasiswa yang kesulitan biaya untuk kuliah. KIP Kuliah jalur seleksi mandiri ini pada awalnya kita masih belum mendapat kepastian dari pemerintah,” katanya.

    Ia memastikan penyaluran KIP Kuliah akan tepat sasaran. Adapun untuk mahasiswa yang tetap membutuhkan keringanan UKT, akan dimasukkan ke dalam golongan UKT yang sesuai.

    “Kita tidak ingin ada mahasiswa yang tidak berhak malah mendapatkan kuota KIP Kuliah ini,” tegas Rektor.

    Syarat Penerima KIP Kuliah, Masuk Desil 1-5

    Saat ini, jumlah mahasiswa yang telah mendaftarkan KIP Kuliah dari jalur seleksi mandiri ada sebanyak 210 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 20 telah menerima KIP Kuliah Aspirasi dari anggota DPR.

    Sisa, ada 190 orang yang masih belum menerima. Unpad telah menilai 137 mahasiswa yang dinilai eligible.

    Adapun mahasiswa yang eligible tersebut adalah yang berasal dari keluarga kelompok desil 1-5. Desil sendiri adalah pembagian kelompok masyarakat sesuai dengan tingkat kesejahteraan menjadi 10 kelompok.

    Kelompok 1-5 dianggap memiliki ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan kelompok 6-10 termasuk ke dalam ekonomi menengah ke atas.

    Sisanya, 53 mahasiswa lain dinilai tidak eligible mendapatkan KIP Kuliah. Mereka tengah diverifikasi oleh prodi dan fakultas masing-masing untuk ditentukan golongan UKT terbarunya yang sesuai kemampuan.

    “Sekali lagi, Unpad berkomitmen tidak akan ada mahasiswa yang putus kuliah karena kendala biaya. Mungkin ada juga yang dulunya tidak mengalami kesulitan ekonomi, lalu sekarang ada kendala, silakan komunikasikan. Nanti akan dilakukan pedalaman oleh tim dari fakultas dan rektorat, apakah perlu dibantu,” pungkas Rektor.

    Jika masih ada kuota, maka akan dialihkan untuk mahasiswa membutuhkan dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

    (cyu/nwk)


    Cicin Yulianti

    Cicin Yulianti


    Jurnalis detikcom. Lulusan Jurnalistik Unpad, di detikcom sejak 2022. Spesialis menulis topik pendidikan, kampus, sekolah, beasiswa, riset, dan kehidupan pelajar/mahasiswa.

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)



    Sumber : www.detik.com

  • Komisi XI DPR Usul Beasiswa LPDP Prioritaskan Siswa Tak Mampu



    Jakarta –

    Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio memberikan sejumlah masukan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Menurutnya, beasiswa yang dikelola institusi di bawah Kementerian Keuangan ini perlu diprioritaskan bagi pelajar tidak mampu, baru kemudian yang berprestasi.

    Ia menilai yang berprestasi belum tentu tidak mampu. Sebagian pelajar berprestasi di Indonesia menurutnya, memiliki orang tua dengan kemampuan finansial di atas rata-rata.

    “Kan itu beasiswa, satu harus berprestasi, kedua tidak mampu. Tapi kalau saya boleh tekankan yang tidak mampu dulu, Pak,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan eselon I Kementerian Keuangan pada Kamis (11/9/2025).


    Selain itu, Primus juga menyarankan agar LPDP lebih transparan dalam pelaporan penerima beasiswa. Ia turut menekankan agar persyaratan beasiswa tidak perlu diperberat, sebab nantinya akan terseleksi dengan sendirinya.

    “Ini kan yang setiap tahun dilaporkan ke publik itu cuma agregat saja, yang diterimanya saja. tapinya ke mana, dari mananya. Nah, ini perlu ke depan Pak, dibuka. Orang ini bagaimana diterima,” jelasnya.

    Ia menceritakan ada salah satu keponakannya yang memperoleh beasiswa hukum di Universitas Leiden, Belanda. Keponakannya itu yatim dan hendak dibantunya, tetapi bantuan tersebut juga masih kurang. Primus menyadari beasiswa pun memerlukan kebutuhan yang besar.

    Ia membandingkan dirinya yang memiliki privilese pun tidak serta merta mampu, apalagi masyarakat Indonesia yang lain.

    “Mau dia S2, nggak mungkin bisa dapat, kecuali punya akses. Nah, akses ini Pak, yang harus transparan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, mantan aktor tersebut pun menegaskan LPDP butuh inovasi baru dalam mekanisme beasiswa. Pasalnya, masyarakat memiliki hak yang sama, tetapi tidak semua bisa mengakses, khususnya pelajar-pelajar yang berada di Indonesia bagian timur.

    “Mereka punya hak yang sama, tetapi tidak bisa mengakses,” sebutnya.

    (nah/pal)


    Novia Aisyah

    `;
    constructor() {
    super()
    this.attachShadow({ mode: “open” })
    this.shadowRoot.innerHTML = TentangPenulis.html
    }

    async connectedCallback() {

    if (elementType === ‘single’) return false;

    const { default: Swiper } = await import(
    “https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.mjs”
    );
    this.SwiperClass = Swiper;
    const swiperContainer = this.shadowRoot.querySelector(‘.mySwiper’);
    new this.SwiperClass(swiperContainer, {
    slidesPerView: 1,
    spaceBetween: 18,
    navigation: {
    nextEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-next”),
    prevEl: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-button-prev”),
    },
    pagination: {
    el: this.shadowRoot.querySelector(“.swiper-pagination”),
    clickable: true,
    },
    });
    }
    }
    customElements.define(elementTemplate, TentangPenulis)



    Sumber : www.detik.com