WordPress Site d5aa7e

Tag: prabowo subianto

  • LPDP Tak Pangkas Anggaran Beasiswa dan Riset



    Jakarta –

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pastikan tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk beasiswa dan riset. Efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan dukungan manajemen serta layanan belanja modal.

    Hal ini diungkapkan Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang digelar pada Rabu (19/2/2025).

    Andin mengungkapkan LPDP memastikan tidak dilakukan pengurangan anggaran untuk layanan beasiswa dan riset. Realisasi anggaran tahun 2024 untuk layanan beasiswa mencapai Rp 6,513 triliun dan layanan riset sebesar Rp 60,92 miliar.


    Sementara rencana anggaran tahun 2025 untuk layanan beasiswa sekitar Rp 6,577 triliun dan layanan riset Rp 141,98 miliar. Setelah efisiensi, pagu anggaran bagi kedua layanan tersebut tidak mengalami perubahan.

    “Jadi kalau kita bandingkan dari (realisasi anggaran) 2024, setelah efisiensi pun (anggaran beasiswa dan riset) masih lebih tinggi,” ujarnya.

    Beasiswa dan riset untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Kementerian Agama juga tak dipotong.

    Kementerian tersebut masing-masing akan menerima Rp 2,4 triliun bagi Kemendiktisaintek, Rp 141,98 miliar untuk Kemendikdasmen, dan Rp 411,75 miliar ditujukan ke Kemenag.

    Untuk mengikuti instruksi efisiensi dari Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan dilakukan pada sejumlah program belanja dukungan manajemen. Anggaran untuk program ini dipangkas Rp 38,3 miliar menjadi Rp 119 miliar.

    “Kegiatan yang sifatnya seremonial seperti ngasih pembekalan kepada calon penerima beasiswa kalau tadinya kita kumpulkan di hotel sekarang melalui daring. Jadi itu menghemat biaya,” kata Andin.

    Selain itu, LPDP juga mengurangi program belanja modal seperti alokasi untuk Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp 400 miliar, Dana Abadi Kebudayaan Rp 55,9 miliar, dan Dana Abadi Layanan Riset BRIN Rp 750 miliar.

    “Pagu setelah efisiensi menjadi Rp 10,676 triliun atau kita ada penghematan sebanyak Rp 1,2 triliun,” ujar Andin.

    (pal/nwk)



    Sumber : www.detik.com

  • Menag RI dan Menteri Yordania Jalin Kolaborasi, Siapkan Pelatihan dan Beasiswa Pendidikan


    Jakarta –

    Nota kesepahaman kerja sama bidang pendidikan diteken Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania Azmi Mahafzah, Senin (14/4/2025). Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan pemimpin Kerajaan Yordania Raja Abdullah II.

    “Kita akan segera membentuk komite bersama yang akan melakukan rapat teknis secara berkala untuk menindaklanjuti pelaksanaan sinergi ini,” kata Nasaruddin, dilansir Kemenag.

    Kerja Sama Pendidikan RI-Yordania

    Nasaruddin mengatakan Kemenag RI sepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan. Kerja sama ini meliputi jenjang sarjana dan pascasarjana, program double degree, hingga short course.


    Ia menambahkan kerja sama ini juga akan meliputi pertukaran guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan santri. Sedangkan short course juga meliputi pelatihan singkat penyegaran bahasa Arab dan Studi Islam bagi dosen dan tenaga kependidikan.

    “Sinergi dua pihak kini juga mencakup pertukaran beasiswa di semua jenjang pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, dan santri,” kata Nasaruddin.

    “Sinergi juga kita perkuat dalam riset dan pengabdian masyarakat, pengembangan lembaga pendidikan, dan mutual recognition,” imbuhnya.

    Kerja Sama Urusan Agama

    Di samping bidang pendidikan, Kemenag RI juga bekerja sama dengan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci Kerajaan Yordania yang dipimpin Menteri Mohammad Al-Khalaileh.

    Salah satu kerja sama RI dan Yordania dalam urusan agama ini juga berupa beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi ulama, pendakwah, dan nadhir.

    “Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Yordania juga sepakat akan membentuk komite bersama yang akan bertemu secara berkala untuk menindaklanjuti MoU ini,” imbuh Nasaruddin.

    (twu/pal)



    Sumber : www.detik.com

  • Kementrans: Ada Ribuan Beasiswa Patriot untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi



    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka Beasiswa Patriot. Beasiswa untuk S1-S2-S3 yang akan dididik menjadi think tank pengembangan kawasan transmigrasi.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami mengirim prioritas mendesain Beasiswa Patriot. Itu ada 1.000 atau 2.000 Beasiswa Patriot untuk S2, S3. Dan kami kembali lagi akan kerja sama dengan UI untuk nanti 2 tahun kuliah di kampus 1 tahun di kampus utama dan kemudian 1 tahun tersisa kuliahnya langsung di lokasi kawasan transmigrasi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans Velix V Wanggai.

    Hal itu disampaikan Velix di Felfest UI, Kampus UI Depok, Jawa Barat, Minggu (27/7/2025). Selain itu, penerima beasiswa disyaratkan melakukan pengabdian di kawasan transmigrasi.


    “Dan kemudian kami ada penambahan indikator mendapat beasiswa ini untuk pengabdian selama 1-2 tahun di berbagai kawasan transmigrasi untuk pengembangan korporasi berbasis komoditas di kawasan transmigrasi,” imbuh Velix.

    Velix menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan revitalisasi kawasan strategis menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang direncanakan dalam 5 tahun ke depan yakni:

    • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ada 23 lokasi
    • Kawasan Industri (KI) ada 19 lokasi
    • Kawasan Transmigrasi ada 45 lokasi di 4 provinsi baru

    “Ratusan kabupaten-kota menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Untuk 5 tahun ke depan karena kita tidak lagi fokus untuk mengirimkan saudara-saudara kita lagi ke berbagai titik di Indonesia, Bapak Presiden menugaskan untuk kita mengirimkan anak-anak muda yang memiliki rekam jejak pengetahuan untuk ke berbagai kawasan di Indonesia,” jelas Velix.

    Kementrans bekerjasama dengan 7 kampus di Indonesia, salah satunya UI. UI mengirimkan 285 mahasiswa baik mahasiswa S1, S2, S3 ke 154 titik kawasan transmigrasi.

    “Dan juga kami mendapat informasi beberapa profesor jadi kita mengirimkan 2.000 anak-anak dari berbagai kampus, dari 7 kampus yang diseleksi oleh masing-masing kampus. Kemudian juga ada tercatat 45 profesor dan 285 (mahasiswa) ini dari UI akan dikirimkan ke 154 titik kawasan-kawasan strategi potensial di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua selama 4 bulan untuk pemetaan potensi sosial, pemetaan potensi komoditas dan juga kemudian pengembangan korporasi berbasis kawasan,” urai Velix.

    Kementrans, imbuh Velix, bekerja sama dengan Kementerian Desa berkolaborasi di 178 desa di 45 titik ini pada tahun depan, 2026.

    Dilansir dari laman Kementrans, Program Transmigrasi Patriot, menawarkan pendidikan di universitas terbaik, pelatihan sebagai tentara cadangan (Komcad) dan penempatan di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi, selama periode tertentu dengan ikatan dinas untuk mencapai swasembada nasional, mendorong pembangunan ekonomi dan menjaga persatuan Indonesia.

    Berdasarkan arsip detikEdu, penerima akan mengikuti pendidikan dasar militer terlebih dahulu selama 1,5 bulan. Mereka akan menjalani pelatihan sebagai tentara cadangan.

    Kemudian, mereka juga akan ditempatkan di beberapa kawasan transmigrasi selama 3 bulan. Di sana mereka akan tinggal bersama penduduk yang ditunjuk sebagai orang tua asuh.

    Setelah mengikuti masa pelatihan, peserta baru diberangkatkan untuk menempuh pendidikan. Beasiswa Patriot ini menyediakan bantuan untuk jenjang S1, S2 dan S3 di bidang dan mathematics (STEM).

    Peserta bisa memilih universitas terkemuka di seluruh dunia. Usai menyelesaikan studinya, awardee akan ditempatkan kembali di kawasan-kawasan transmigrasi selama 10 tahun. Kemudian, mereka akan diberikan pilihan beralih karier atau tetap melanjutkan tugasnya di kawasan yang sama.

    “Jika mereka meninggalkan kawasan transmigrasi sebelum 10 tahun, mereka akan dianggap desersi dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diberikan negara untuk menyiapkan mereka atau diberikan sanksi hukum,” kata Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara.

    (nwk/nah)



    Sumber : www.detik.com